NILAI DEMOKRASI DALAM BUDAYA BUGIS-MAKASSAR

Kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang ideal, adalah didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan moralitas-religius. Pemimpin atau raja bukanlah penguasa yang berkuasa atas rakyatnya. Kekuasaan dalam budaya Bugis-Makassar memiliki makna pengayoman kepada rakyat. Penguasa atau raja adalah sebagai pengayom untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 

Dalam budaya Bugis-Makassar telah diadatkan, bahwa seseorang yang patut dijadikan pemimpin adalah orang yang di dalam dirinya terpelihara kata-kata yang dapat dipegang atau dipercaya; seseorang yang memiliki sifat yang mampu menyesuaikan antara kata dan perbuatan. Berikut nilai-nilai dasar yang melengkapi dan memberi nilai-nilai nafas-kultural Bugis-Makassar pada dasar dan ideologi negara:

• ada tongeng (kata benar)
• lempu' (kejujuran)
• getteng (tegas/teguh pada prinsip yang benar)
• sipakatau (saling menghormati antara sesama manusia) dan 
• mappesona ri pawinru' seuwaE (berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa)

Hak untuk menyampaikan pendapat dan atau melancarkan kritik (tentu dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan/asitinajang). Protes dan kritik rakyat tidak dapat diabaikan. Raja dan penegak hukum (pakkatenni ade' atau pabbicara) harus memberikan tanggapan positif. Kelalaian dalam menanggapi ketidak-puasan rakyat dianggap dapat menjadi penyebab terjadinya ketidak-seimbangan kosmos, terjadi malapetaka musim kemarau berkepanjangan dan dapat mengundang terjadinya kerusuhan berupa tindak-amuk rakyat kepada raja dan pejabat-pejabat kerajaa, sesuai ajaran para cerdik pandai (to acca) seperti Kajaolaliddong, To Ciung MaccaE ri Luwu, Petta MatinroE dan Nene' Mallomo.

NILAI DEMOKRASI DALAM BUDAYA BUGIS-MAKASSAR
Penyusun: Abdul Rahim, Anwar Ibrahim
Editor: Muhammad Masrury, Muhammad Ruslan
Penerbit: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Terbit: 2004

SEKITAR NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA EMPAT ETNIS DI SULAWESI SELATAN

 

Demokrasi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Selatan terdapat empat suku bangsa. Beberapa ahli pada zaman kolonial berpendapat bahwa demokrasi asli di Sulawesi Selatan utamanya pada masa kerjaan, sejak abad ke-17 bukan tidak ada samanya di Asia Tenggara.

Seperti hanya orang Wajo mengatakan “Maradeka to Wajo-E, Ade’nami Napopuang”, artinya semua orang Wajo merdeka sebab hanya adat yang dipertuan. Bukan individu yang dipertuan tapi adat. Di Sulawesi Selatan, berakar kedaulatan rakyat yang asli . Bukan kedaulatan negara atau bukan kedaulatan penguasa atau kedaulatan hukum tapi kedaulatan rakyat.
Di dalam pemerintahan, rakyat juga memahami yang dikatakan:

Rusa’ taro Arung tenrusa’ taro Ade’
Rusa’ taro Ade’ tenrusa’ taro Anang
Rusa’ taro Anang tenrusa’ taro Tomaega

Artinya:

Batal pendapar raja tidak batal pendapat adat
Batal pendapat adat tidak batal pendapat penghulu adat
Batal pendapat penghulu adat tidak batal pendapat orang banyak.

Inilah demokrasi. Demokrasi kerakyatan. Bagi seorang pemimpin keterbukaan yang diutamakan. Sepertihanya di Bone, ada yang disebut “obbi” Obbi itu pengundangan, berarti segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintahan harus diangngobbireng, diobbireng, artinya diundangkan atau diumumkan yang bermakna keterbukaan.
 
Buku SEKITAR NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA EMPAT ETNIS DI SULAWESI SELATAN merupakan penelitian mengenai Nilai-Nilai Demokrasi pada 4 (empat) etnis di Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja) melalui Program Revitalisasi Budaya dalam upaya menciptakan komunitas budaya yang punya kesadaran kritis terhadap paradigma yang datang dari luar. Buku ini merupakan salah satu koleksi Layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di jalan Sultan Alauddin Km. 7 Talasalapang, Kotamadya Makassar.

 
SEKITAR NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA EMPAT ETNIS DI SULAWESI SELATAN 
Penulis: Andi Amriady Alie
Penerbit: FIK-LSM Sulawesi Selatan dan YAPPIKA
Tempat Terbit: Makassar
Tahun Terbit: 1999