Penulis : Abdul Jalil, S.Pd
Editor : Hartoyo Darmawan
Tempat Terbit : Jakarta Pusat
Tahun Terbit : 2021
Penerbit : Perpusnas Press
ISBN : 978-623-313-357-9
Ragam Telusur merupakan kumpulan Artikel Kepustakawanan, Resensi Buku Koleksi Lokal Sulawesi Selatan dan buku umum lainnya Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Pustakawan DPK Provinsi Sulawesi Selatan
Penulis : Abdul Jalil, S.Pd
Editor : Hartoyo Darmawan
Tempat Terbit : Jakarta Pusat
Tahun Terbit : 2021
Penerbit : Perpusnas Press
ISBN : 978-623-313-357-9
Banyak penuturan menunjukkan bahwa kerakyatan (demokrasi) telah lama berlaku di Sulawesi, jauh sebelum pengaruh-pengaruh politik luar (Portugis, Spanyol dan Belanda) datang mencampuri pemerintahan.
Semboyan demokrasi yang berbunyi: "Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", sebenarnya telah lama dipraktikkan di Sulawesi. Dalam tiga aspek pemerintahan jelas sekali rakyat menjadi inti dari segala gerak pemerintahan harus mendasarkan kerakyatan.
Dalam bidang pembuatan peraturan (legislatif), sebelum penjajahan Belanda, terdapat di mana-mana Dewan Rakyat yang beranggotakan wakil rakyat yang bertugas membuat peraturan-peraturan hukum. Dalam bidang eksekutif, pengangkatan para Kepala Persekutuan Hukum dan Raja selalu dengan pemilihan oleh rakyat secara langsung maupun secara perwakilan dan rakyat dapat menabalkannya dengan cara yang sama. Dalam bidang Peradilan kontrol rakyat terhadap keputusan-keputusan hakim selalu ada, misalnya rakyat dapat memprotes keputusan-keputusan hakim yang tidak sesuai dengan keadilan dan kepatutan, Rakyat via perwakilannya dapat menuntut Hakim, menghukum dan menabalkannya.
Buku KERAKYATAN SEBAGAI AZAS KETATANEGARAAN ADAT SULAWESI dapat membuktikan bahwa kerakyatan itu bukan barang impor dari Barat, kecuali Demokrasi barat yang ingin dipraktikkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang dahulu di sebut Indische demokratie dan membahas lingkungan hukum adat (adat rechtskringen) di Sulawesi yang meliputi wilayah:
Sulawesi Selatan memiliki empat jenis aksara lotaraq, yakni aksara jangang-jangang, aksara bilang-bilang, aksara serang, dan aksara lontaraq sulapaq appaq. Lontaraq sulapaq appaq adalah jenis aksara yang paling banyak dipakai hingga saat ini, contohnya penulisan nama jalan di seluruh Kota Makassar. Bentuk aksara ini memiliki nilai budaya yang sangat mendalam bagi masyarakat suku Bugis-Makassar, yaitu bentuknya yang berasal dari filosofi Sulapaq Appaq yang berarti empat sisi, yakni api, air, tanah, dan angin, sebuah susunan semesta kepercayaan mistis suku Bugis klasik serta struktur tubuh manusia yang terdiri atas kepala, tangan dan kaki.
Beberapa naskah kuno yang tersimpan di Perpustakaan Nasional juga menggunakan aksara lontaraq. Apabila seseorang bisa membaca aksara Lontaraq serta memahami bahasa Bugis atau Makassar, maka ia juga bisa memahami isi dari naskah tersebut. Oleh karena itu, alih aksara sangatlah penting dilakukan agar naskah kuno yang berbahasa Bugis-Makassar dan menggunakan aksara lontaraq dapat dipahami oleh orang lain yang tidak memiliki kemampuan dalam membaca aksara lontaraq.
Buku KARAENG BATE SALAPANGA menyajikan hasil alih aksara naskah kuno koleksi Pepustakaan Nasional RI yang beraksara lontaraq dan berbahasa Makassar. Naskah kuno dengan nomor panggil VT 124 ini ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Bugis dan Makassar. Aksara yang digunakan adalah aksara lontaraq sulapaq eppaq.
Naskah ini secara umum berisi tentang raja-raja yang pernah menjadi karaeng bate salapang, yang berisi silsilah raja-raja bate salapang di Gowa. Dalam silsilah tersebut sang raja menikah dengan siapa, memiliki anak berapa dan seterusnya. Selain berisi silsilah, naskah ini juga menguraikan kejadian-kejadian pada waktu bate salapang memerintah. Kegemaran masing-masing raja, kebiasaan masyarakatnya, serta keteladanan dan keunikan masing-masing raja yang memerintah Kerajaan Gowa. Selain Kerajaan Gowa, kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan juga disebutkan dalam naskah ini, di antaranya Kerajaan Bone, Soppeng, Barru, Wajo, Sidenreng dan kerajaan lainnya.
Ukuran naskah 31 x 20,5 cm, sementara ukuran teksnya 25 x 16 cm. Secara keseluruhan, naskah berjumlah 93 halaman. Setiap halaman terdiri atas 25 baris. Naskah di tulis pada kertas Eropa yang memiliki cap kertas (watermark) "Garden of Holland" dan countermark "ANS" silsilah raja-raja bate salapang di Gowa. Buku ini merupakan salah satu koleksi salah satu koleksi Pusaka (Pusat Koleksi Naskah Nusantara), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar.
Beberapa naskah kuno yang tersimpan di Perpustakaan Nasional RI juga menggunakan aksara lontaraq. Isi naskahnya juga bervariasi, di antaranya mengenai kehidupan agama, kepercayaan, obat-obatan tradisional, adat istiadat, aktivitas sosial, politik, primbon, hukum-hukum yang berlaku dimasyarakat dan banyak lagi.
Aturan/hukum yang terdapat dalam naskah kuno dapat memberikan informasi mengenai keadaan masyarakat pada saat itu. Salah satunya mengenai hukum adat yang memang tidak tertuliskan secara jelas, namun diwariskan secara turun temurun sehingga menjadi kebudayaan masyarakat hingga sekarang.
Buku HUKUM ADAT MASYARAKAT BUGIS merupakan salah satu koleksi Pusaka (Pusat Koleksi Naskah Nusantara) berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tasa'lapang-Makassar yang merupakan hasil alih aksara (transliterasi) naskah koleksi Perpustakaan Nasional RI yang tersimpan sebagai Kelompok Naskah Nusantara dengan nomor panggil VT 125 A berisikan hukum-hukum atau aturan mengenai kehidupan masyarakat Bugis pada zaman dahulu. Berikut hasil Alih Aksara dari Kelompok Naskah Nusantara tersebut:
Ulama adalah aktor. Aktor utama dalam sejarah kehidupan umat. Ulama hadir dalam setiap denyut kehidupan umat, dengan berbagai sosok. Mereka melakonkan skenario kehidupan yang diwahyukan Allah SWT. Sebagian besar skenario itu dilakonnya telah dicontohkan pelaksanaannya dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Sebuah mata rantai yang menempatkan ulama sebagai ahli waris nabi.
Buku ULAMA SULAWESI SELATAN mengungkapkan 17 ulama yang riwayat hidupnya, karya-karya, suka duka perjuangannya dalam membina umat dan menebarkan aroma syiar Islam dengan kriteria:
Sesuai dengan Undang-Undang Desentralisasi 1903 juncto Algemeene Matregel van Bestuur 1903, Kota Makassar secara resmi ditetapkan sebagai daerah otonom atau Gemeente Makassar yang dinyatakan berlaku tanggal 1 April 1906. Pada tanggal 31 Desember 1938, Gemeente Makassar disahkan menjadi stands Gemeente Makassar yang membawahi beberapa wilayah distrik pemerintahan.
Ujung Pandang adalah nama baru dari Kota Makassar yang resmi digunakan sejak tahun 1971. Proses dan akibat perubahan nama ini sudah merupakan pula bagian dari mobilitas sosial. Menurut penjelasan dari M Daeng Patompo (bekas Walikota Makassar/Ujung Pandang) pada acara "Seminar Makassar" dalam usaha mengembalikan nama Makassar menggantikan Ujung Pandang, beliau mengemukakan: bahwa perubahan sesungguhnya bersumber dari perluasan Kota Makassar dengan memasukkan sebagian wilayah Maros dan Gowa.
Pilihan nama Ujung Pandang, diambil dari penyebutan orang-orang Bugis di luar Kota Makassar yang menyebutnya Juppandang atau Ujung Pandang. Pemberian nama ini menunjuk pula pada Benteng Ujung Pandang yang dianggap sebagai pusat kota.
Buku MOBILITAS SOSIAL KOTA MAKASSAR 1900-1950 membahas tentang faktor-faktor yang menjadi latar belakang yang mempengaruhi pertumbuhan pemukiman di Kota Makassar (Ujung Pandang); struktur sosial dan lapangan pekerjaan serta perkembangan pendidikan pada:
Umumnya kerajaan di Sulawesi Selatan memiliki naskah kuno yang berisi sejarah kerajaan. Salah satu lontaraq yang bernama akkarungenge yang membahas tentang sejarah/silsilah kebangsawanan dalam suatu kerajaan seperti Gowa, Bone, Soppeng, Luwu termasuk juga Kerajaan Wajo. Perpustakaan Nasional RI memiliki naskah kuno tentang akkarungeng yang diberi judul "Assitanga Bicaranna Akkarungeng ri Wajo" dengan nomor panggil VT 138.
Naskah ini tidak menyebutkan siapa penulisnya, tempat penulisannya dan kapan ditulis. Keterangan waktu disebutkan dalam naskah merupakan keterangan waktu terhadap kejadian yang diuraikan/dituliskan. Aksara yang digunakan dalam penulisan adalah aksara lontaraq dan Arab dalam bahasa Bugis dan Arab. Aksara Arab digunakan dalam menuliskan nama orang. Dan keterangan waktu seperti nama bulan. Tinta yang digunakan dalam penulisan naskah adalah tinta warna merah dan hitam. Penggunaan tinta merah untuk menjelaskan suatu bagian naskah seperti keterangan waktu kejadian, dan awal suatu pembahasan.
Naskah ini memiliki ketebalan sekitar 1,2 cm terdiri dari 120 halaman dengan 15 halaman kosong. Ukuran naskah 33 x 21 cm, ukuran teksnya 29 x 20 cm, jumlah baris dalam setiap halamannya adalah 30 baris. Media penulisan naskah tersebut adalah kertas folio bergaris dengan penomoran halaman menggunakan angka arab. Naskah masih dalam kondisi baik, tulisan masih jelas terbaca, namun kertasnya bernoda coklat seperti pulau, berbintik hitam, mengandung asam dan berlubang akibat serangga. Sampul naskah berbahan karton yang diberi kertas marmer dengan variasi warna kuning dan hitam.
Buku ASSITANGA BICARANNA AKKARUNGENGE RI WAJO merupakan alih aksara (transliterasi) naskah berisikan tentang silsilah raja-raja Wajo, catatan harian raja-raja Wajo, adat istiadat serta hukum/aturan di Kerajaan Wajo. Buku ini merupakan salah satu koleksi Pusaka (Pusat Unggulan Naskah Nusantara) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat peristiwa bersejarah dan kebudayaan daerah Wajo.
Selepas Proklamasi Kemerdekaan, di Sulawesi Selatan seperti juga daerah-daerah lain di Indonesia kondisinya tidak semakin membaik, bahkan sama parahnya dengan saat Belanda masih menjajah Sulawesi Selatan. Ini disebabkan karena setelah Jepang kalah, selanjutnya Sekutu datang di Sulawesi Selatan, di mana hadir juga NICA (Belanda) yang merupakan bagian dari Sekutu. Dengan kehadiran NICA, di mana-mana terjadi perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan, karena NICA kembali ingin menguasai Sulawesi Selatan untuk dijadikan sebagai daerah jajahan. Oleh sebab itu badan-badan perjuangan semakin banyak bermunculan, salah satu di antaranya adalah LAPRIS, dan beberapa kelaskaran lainnya. Dengan kondisi yang tidak kondusif akhirnya pemuda-pemuda pejuang Sulawesi Selatan mempunyai ide, agar melakukan latihan-latihan militer di Pulau Jawa.
Kemudian dikirim pemuda-pemuda pejuang Sulawesi Selatan ke Pulau Jawa untuk dilatih militer. Setelah melakukan latihan militer, pemuda-pemuda pejuang Sulawesi Selatan selanjutnya dikirim ke Sulawesi Selatan dalam bentuk 12 ekspedisi. Akhirnya dibentuk pula TRIPS (Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi). Tugas dari TRIPS ini selain untuk mengamankan Sulawesi Selatan dari NICA, juga mencegah terbentuknya NIT (Negara Indonesia Timur). Dengan kehadiran TRIPS yang melakukan perlawanan-perlawanan melawan NICA. Ada juga ekspedisi yang gagal melakukan pendaratan, namun 8 di antaranya berhasil melakukan pendaratan. Di sela-sela perjuangan dari TRIPS, beberapa pemimpin kelaskaran dan petinggi TRIPS sepakat mengadakan sebuah konferensi di Kabupaten Barru, yang disebut Konferensi Paccekke. Dari hasil konferensi kemudian dibentuk TRI Divisi Hasanuddin, dan dibentuk juga empat resimen.
Tujuan pembentukan TRI Divisi Hasanuddin bertujuan untuk mengorganisir kesatuan gerakan militer dalam satu komando. Pembentukan wadah ini setidaknya membawa pengaruh besar terhadap perjuangan di Sulawesi Selatan. Kalau sebelumnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan oleh berbagai kelaskaran dengan komando masing-masing, maka setelah TRI Divisi Hasanuddin dibentuk, kelaskaran-kelaskaran tersebut melebur diri menjadi satu dengan komando yang terpusat dan terorganisir dengan baik.
Buku TRIPS DALAM PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DI SULAWESI SELATAN berisi tentang bagaimana perjuangan pemuda-pemuda Sulawesi Selatan selepas Proklamasi Kemerdekaan. Buku ini merupakan salah satu koleksi Layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat memberikan contoh akan pentingnya tanah air.
Di daerah Mandar terdapat dua kelaskaran besar yang saling mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yakni Kris Muda yang bertujuan untuk berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda (sekutu) kembali. Dua tokoh KRIS MUDA adalah Riri Amin Daud dan A.R. Tamma. Selain KRIS MUDA ada juga lasykar GAPRI 531. KRIS MUDA adalah Kebaktian Rahasia Islam Muda. Sedangkan GAPRI 531 adalah Gabungan Pemberontak Rakyat Indonesia Kode 531 terbentuk pada tanggal 2 November 1945 dipimpin oleh tokoh perempuan Mandar yakni Maemunah. Istri dari Muh. Djud.
Dasar perjuangan yang dilakukan GAPRI 5.3.1 pada dasarnya terkait dengan beberapa hal yakni: pertama: perjuangan GAPRI 5.3.1 dilandasi oleh semangat perjuangan Agama Islam dalam melawan praktik penindasan yang dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat Baruga khususnya dan Mandar pada umumnya. Semangat Agama Islam menjadi pengikat perjuangan dalam melawan praktik penjajahan Belanda.
Kedua: ketika semangat perjuangan agama telah terwujud dalam melawan praktik penindasan yang dilakukan oleh Belanda, maka semangat perjuangan itu sedikit demi sedikit bergeser pada keniscayaan sebuah identitas kebangsaan yang plural. Pluralitas kebangsaan Indonesia telah membuka mata secara lebar, bahwa identitas kebangsaan Indonesia adalah terbentuk atas dasar keberagaman dan bukan tunggal. Kesadaran inilah yang pada akhirnya semakin kuat mendorong perjuangan GAPRI dalam mewujudkan tujuan dasarnya yakni mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketiga: Transformasi identitas kebangsaan Indonesia terjadi seiring dengan terjadinya transformasi identitas perjuangan GAPRI 5.3.1. Transformasi identitas kebangsaan terjadi ketika berubahnya identitas kelembagaan yang semula bernama PRAMA sebagai wujud identitas Mandar, berubah menjadi PERMAI yang di dalamnya tersemat identitas kebangsaan Indonesia.
Keempat: Atas dasar semangat agama, pluralitas dan kebangsaan inilah, sebuah wujud perjuangan rela berkorban dijalankan tanpa takut dan gentar sedikit pun.
Buku SEJARAH KELASKARAN GAPRI 5.3.1 DI MANDAR untuk melihat kelembagaan GAPRI 5.3.1 dan tokoh-tokoh pejuangnya. Buku ini merupakan salah satu koleksi Layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar.
Buku : Sang Penasihat (judul asli :
De Raadsman)
Penulis : H.J. Friedericy
Penerjemah : H. B. Jassin
Penerbit : P.T. Pustaka Utama
Grafiti
Tempat : Jakarta
Tahun : 1990
Jumlah Halaman : xii + 104
Ukuran : 10,5 x 17 cm
ISBN : 979-444-094-9
Tidak banyak novel sejarah atau
roman sejarah yang mengambil setting daerah Gowa pada masa kolonial Belanda.
Bahkan mungkin novel ini satu satunya. Ditulis oleh seorang ilmuwan, seniman
dan sastrawan berkebangsaan Belanda yang pernah bertugas di Sulawesi Selatan sebagai
Pangreh Praja, Herman Jan Friedericy. H.J. Friedericy juga menulis salah satu novel sejarah De
Laatste Generaal van Bontorihu yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa
Indonesia dengan judul “Sang Jenderal”.
Novel ini diawali dengan kata
pengantar oleh Dr. Mattulada, kemudian dibagi dalam 17 bagian. Setiap bagian
diberi judul sesuai topik yang dikisahkan. Namun tokoh utamanya adalah Sang
Penasihat yang bernama Tuan Anwar. Tokoh lainnya adalah Tuan Petoro, seorang
Belanda yang ditugaskan di Sungguminasa. Tuan Anwar memiliki anak bernama Musa.
Ada juga tokoh Karaeng Manuju, Karaeng Katangka, opas yang bernama Badawi, dan
pembantu yang bernama Prins tapi asli Makassar dan banyak tokoh masyarakat lain
dengan nama khas Makassar.
Membaca novel ini seakan membawa
kita ke masa masa pendudukan kolonial Belanda. Masa ketika raja atau sultan
Gowa masih ada namun tidak lagi memerintah seperti dulu. Dikisahkan bahwa pada
masa itu sering terjadi ada orang mengamuk yang biasanya menyebabkan banyak
nyawa melayang. Dikisahkan pula, kegemaran para bangsawan mengikuti kegiatan
berburu rusa di hutan dan pegunungan selama berhari hari.
Dikisahkan pula konflik antara Sang
Penasihat (Tuan Anwar) dengan anaknya sendiri yaitu Musa yang pada masa itu
baru berusia 17 tahun namun sikapnya menentang Belanda dan tidak menginginkan
ayahnya bekerja dibawah pemerintah kolonial Belanda. Kelak kemudian hari, Musa
diangkat menjadi Menteri setelah Indonesia merdeka, sementara ayahnya dianggap
sebagai pengkhianat bangsa.
Novel sejarah ini memang hanyalah
sebuah karya fiksi hasil olah pikir penulisnya, namun penulis biasanya merujuk
pada apa yang dialami dan dirasakan pada masa hidupnya disuatu daerah. Kisah yang terjalin dalam novel sejarah atau
novel lain adalah cerminan dari suatu budaya tertentu. Biasanya budaya dimana
penulisnya tinggal atau budaya dari etnis sang penulis.
Pada bagian akhir novel juga sempat
disebutkan tentang kapal “Van Der Wijck” yang juga pernah dijadikan
novel oleh Hamka dengan judul “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”.
Sangat menarik membaca kisah dalam
novel sejarah ini. Banyak hal yang terjadi dimasa lampau dikisahkan dalam buku
ini. Sangat direkomendasikan bagi anda yang ingin mengetahui kehidupan di Gowa
dan Sulawesi Selatan pada umumnya pada masa masa pra kemerdekaan, masa
kolonisasi Belanda di Indonesia.
Judul : Sang Jenderal (Judul Asli : De Laatste Generaal)
Penulis : H.J. Friedericy
Pengantar : Taufik Abdullah
Alih Bahasa : Keumalahayati
Penerbit : Ininnawa bekerjasama
dengan KITLV Jakarta
Tempat : Makassar
Tahun : 2021
Jumlah Halaman : 175 + xiv
Ukuran : 14 x 20 cm
ISBN : 978-623-92955-4-7
Satu lagi novel fiksi sejarah karya
H. J. Friedericy yang bertema lokal Sulawesi Selatan yaitu Bone. Novel berjudul
asli dalam Bahasa Belanda De Laatste Generaal, pertama kali diterbitkan di
Indonesia pada tahun 1991 oleh Pustaka Utama Grafiti. Kemudian pada tahun 2021
lalu, novel sejarah ini diterbitkan ulang oleh penerbit lokal Ininnawa yang ada
di Makassar.
Kalau novel H. J. Friedericy
sebelumnya yang berjudul “Sang Penasihat” bersetting tempat di Gowa dan waktu
dekade awal abad ke-20, maka “Sang Jenderal” ini bersetting tempat di Bone dengan
setting waktu akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tokoh utama dalam novel ini
adalah I Mappa, yang menjadi Aru (raja) Bontorihu di daerah pegunungan di ujung
selatan kabupaten Bone. Aru Bontorihu yang akhirnya menjadi Panglima Perang
kerajaan Bone terakhir sebelum jatuhnya kerajaan Bone.
Novel dibagi menjadi dua bagian, dimana bagian pertama dikisahkan tentang Kerajaan Bontorihu pada tahun antara 1870-1890 pada masa kepemimpinan I Base, putri Aru Lamuru yang ditunjuk menggantikan pamannya, Aru Bontorihu yang mangkat dan tidak meninggalkan putra mahkota.
Pada bagian pertama ini dikisahkan
tentang negeri Bontorihu dan Arajang, dan segala keonaran yang muncul selama
pemerintahan Ratu Bontorihu, kelahiran Mappa yang kelak menjadi Aru (Raja)
Bontorihu menggantikan ibundanya yang wafat. Juga pengalaman I Mappa Bersama
kakaknya I Tappa saat masih remaja dan kemudian di bawa ke Istana Raja Bone
(Arumpone) di Watampone.
Pada bagian kedua dikisahkan
tentang masa masa pemerintahan Aru Bontorihu (I Mappa) yang suka berburu rusa
di pegunungan Bontorihu. Kadang juga Arumpone dan pejabat istana datang untuk
berburu rusa. Aru Bontorihu memimpin pasukan Bone berperang melawan pasukan
Wajo, serta taktik perang yang dijalankan sehingga pasukan Bone menang.
Pada bagian kedua ini juga di
kisahkan tentang Aru Bakka, saudara sepupu Arumpone yang suka berpetualang
sampa ke kerajaan di Jawa, melanglang buana sampai Johor dan Singapura. Intrik
yang terjadi di Istana raja Bone, kehidupan rumah tangga Aru Bontorihu, yang
menikah lagi dengan putri bangsawan dari Kajuara. Di ceritakan pula tentang
persiapan perang melawan pasukan kompeni Belanda, pembantaian pasukan Belanda
di sebuah rawa rawa sampai terakhir pembalasan pasukan Belanda yang meruntuhkan
pertahanan pasukan Bone sampai perburuan sang Jenderal, Aru Bontorihu.
Sangat menarik membaca novel
sejarah ini. Selain pembaca dapat memahami situasi pada masa masa sebelum
jatuhnya kerajaan Bone (Rumpa’na Bone) di tangan penguasa Belanda, pembaca juga
bisa menikmati suasana alam Bontorihu yang ada di ujung selatan Bone, juga
suasana Watampone dan daerah daerah lain yang masih ada kerajaan kerajaan kecil
pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Penggambaran suasana batin para
pelaku dalam novel ini juga sangat apik. Ada kata kata Aru Bontorihu, I Base
saat datang ke negeri Bontorihu untuk memimpin kerajaan kecil itu yang sangat
terkenal, “Beginilah nasibku, terpaksa memerintah segerombolan monyet.”
Penulis novel ini meskipun
berkebangsaan Belanda, namun karena pernah ditugaskan sebagai Pangreh Praja di
kota Watampone, sehingga sangat fasih berkisah tentang segala hal berkaitan
dengan Bone, Bontorihu, Lamuru, Kahu, Arumpone, Aru Bontorihu, Aru Bakka, Aru
Ponceng dan lain lain.
Bagi penggemar sejarah lokal
Sulawesi Selatan, khususnya Bone, buku ini sangat pantas dibaca, dikoleksi
dijadikan bahan rujukan sejarah.
Salah satu wilayah yang banyak memiliki naskah-naskah kuno lontaraq di daerah Sulawesi Selatan ialah Luwu. Luwu merupakan daerah bekas kerajaan yang cukup tua jika dibandingkan dengan kebanyakan daerah bekas kerajaan lainnya di kawasan ini. Salah satunya lontara Assitanga Bicaranna Akkarungenge ri Luwu memuat catatan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Kerajaan Luwu dan sekitarnya, raja yang memerintah pada zaman itu, kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta modal pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah.
Naskah ini merupakan koleksi Perpustakaan RI yang tersimpan sebagai koleksi Kelompok Layanan Naskah Nusantara. Koleksi yang bernomor panggil VT 133 ini dituliskan di atas kertas folio bergaris berukuran 35 x 22 cm, ukuran teksnya 30 x 17,5 cm. Secara keseluruhan, tebal naskah 3 cm namun yang berisi hanya 139 halaman. Jumlah baris dalam setiap halaman adalah 22 baris.
Naskah ditulis dengan menggunakan tinta hitam serta beberapa kata tinta hitam serta beberapa kalimat menggunakan tinta merah, seperti nama orang, nama tempat, dan penegasan suatu kata. Penulisan naskah menggunakan aksara lontaraq dan arab dalam bahasa Bugis dan Arab. Aksara dan bahasa Arabnya digunakan dalam menulis doa-doa, keterangan waktu terjadinya suatu peristiwa, nama orang, serta pembuka dan penutupan suatu pembahasan.
Buku ASSITANGA BICARANNA AKKARUNGENGE RI LUWU pada awal naskah, terdapat doa untuk orang melarikan diri dalam bahasa Arab serta menguraikan tentang perjanjian kerja sama antara kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, batas-batas wilayah kerajaan masing-masing, hukum adat-istiadat yang berlaku di antara kerajaan-kerajaan tersebut, silsilah raja-raja yang pernah bertakhta di Kerajaan Bone, Luwu dan lain-lain.
Buku ini merupakan salah satu koleksi Pusaka (Pusat Unggulan Naskah Nusantara) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat peristiwa bersejarah dan kebudayaan daerah Luwu.