SOB 11 DESEMBER 1946 SEBAGAI HARI KORBAN 40.000

Peristiwa tanggal 11 Desember 1945 pada saat dinyatakan S.O.B untuk daerah-daerah afdeling Makassar, Bonthain, Pare-Pare dan Mandar, merupakan puncak-puncak dari kedahsyatan pengorbanan dalam sejarah Revolusi pisik 17 Agustus 1945 yang dilakukan secara kejam di luar Peri Kemanusiaan serta merupakan pelanggaran ketentuan-ketentuan Konvensi Geneva.

Di lain pihak adalah bahwa sejak dinyatakan keadaan darurat perang (S.O.B.) tersebut dari pemuda-pemuda yang terorganisir dalam kesatuan-kesatuan Kelaskaran, TRI, ALRI dengan persenjataan yang sangat sederhana maka meningkatkan pertempuran di semua daerah, kedudukan konsentrasi pasukan kelaskaran TRI, ALRI, maka mengakibatkan pula korban-korban akibat dari perlawanan heroisme yang terjadi di seluruh daerah-daerah dan membuat pihak Belanda kewalahan menghadapinya sehingga mengambil tindakan di luar batas-batas perikemanusiaan. 

Makna dan arti korban 40.000 rakyat dan pejuang di Sulawesi Selatan adalah dilihat secara kualitatif, karena jumlah korban secara pasti sukar diketemukan karena registrasi dan administrasi pasukan dan rakyat yang gugur sangat sulit dilakukan lebih-lebih untuk daerah pedalaman di satu pihak, terutama yang jauh di gunung-gunung.

Monumen korban 40.000 rakyat dan pejuang di Sulawesi Selatan yang berlokasi di tempat penembakan rakyat dan pejuang Kalukalukuang sebagai salah satu tempat penembakan yang dilakukan oleh KST/KNIL, dimaksudkan untuk dapatnya dihayati dan diwariskan semangat pengorbanan mereka khususnya kepada generasi muda sebagai generasi pemangku dan pelanjut cita-cita luhur perjuangan Bangsa yang tercermin dalam semangat kerelaan berkorban dan kebulatan tekad yang mendarah daging bagi setiap patriot bangsa yaitu "Merdeka atau Mati".

Dalam menghadapi proses Regenerasi yang akan datang maka penghayatan semangat rela berkorban oleh generasi muda sangat diperlukan dalam usaha mengisi Kemerdekaan dengan kebulatan tekad "Membangun atau hancur".

Buku SOB 11 DESEMBER 1946 SEBAGAI HARI KORBAN 40.000 SULAWESI SELATAN merupakan salah satu koleksi layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar yang membahas tentang pengorbanan rakyat di Sulawesi Selatan atas aksi maut tentara Belanda dengan orpa Speciale Troepen KNIL bersama Kesatuan KNIL dan Polisi serta pasuka Pasoso/Pokenya dan Pangise di mana pada saat itu dinyatakan pula dalam keadaan darurat perang (S.O.B) untuk daerah-daerah afdeling Makassar, Bonthain, Pare-Pare dan Mandar dengan S.K. Gubernur General No. 1 Tahun 1946bSTB-No. 139 Tahun 1946.

Pilihan tanggal 11 Desember 1946 sebagai Korban 40.000 Rakyat di Sulawesi Selatan adalah didasarkan atas dua hal yaitu karena pada tanggal tersebut oleh Pemerintah Belanda secara terang-terangan menyatakan dalam keadaan darurat Perang untuk daerah-daerah keempat afdeling Makassar, Pare-pare, Bothain dan Mandar guna menghancurkan terhadap kekuatan perlawanan bersenjata rakyat dan Pemerintah RI provinsi Sulawesi di satu pihak di mana mengakui adanya perlawanan bersenjata di luar daerah De Pacto R.I., yang secara formal menyatakan perang.

SOB 11 DESEMBER 1946 
SEBAGAI HARI KORBAN 40.000 
SULAWESI SELATAN
Penyusun: M. Natzir Said
Penerbit: Team Penelitian Sejarah Perjoangan Rakyat Sulselra kerja sama Kodam XIV Hasanuddin, UNHAS, dan IKIP U.P

KEMAKOLEAN BAEBUNTA: PERIODE BALAILO NURUNG - I LA GALIGO

Informasi mengenai ikhwal penamaan kata Baebunta salah satunya didapatkan dari tradisi tutur masyarakat secara turun temurun. Awalnya, ketika masyarakat setempat sibuk membersihkan ladangnya tiba-tiba mereka melihat air laut datang dari arah Timur. Kejadian terjadi pada musim penghujan. Sungai Rongkong di Sabbang Lowa(ng), Sungai Baebunta, Sungai Radda, Sungai Masamba, Sungai Baliase, dan beberapa anak sungai sedang banjir besar sehingga airnya meluap menggenangi sebagian besar daratan rendah. 

Sementara itu, dari arah Timur Teluk Luwu (Bone) permukaan air laut juga naik secara ekstrim sehingga terjadi pertemuan dua arus. Pertemuan air laut dan air sungai dengan debit yang besar menyebabkan daerah Baebunta tenggelam. Dari ketinggian gunung Sabbang Lowa(ng) nampak terlihat pertemuan air laut dan air sungai yang "mabbuntang" atau meluap, sehingga saat itu kata "mabbuntang" menjadi buah bibir dalam masyarakat dan lama kelamaan berubah menjadi Baebunta.

Pada masa pemerintahan kerajaan, Baebunta dikenal sebagai daerah yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya. Berdasrkan tradisi, masyarakat Baebunta punya kebiasaan untuk memelihara atau memiliki kerbau yang jumlahnya sangat banyak. Kerbau dipandang sebagai simbol strata sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Baebunta khususnya kalangan bangsawan maupun tokoh-tokoh adat. Melimpah ruahnya sumber daya yang dimiliki Kemakolean Baebunta sehingga di dalam lontara diungkapkan bahwa "Narekko maelo'ko rianre mattamako ritengngana Baebunta". Maksudnya bahwa jika menginginkan bahan makanan atau sumber daya, datanglah ke Baebunta.

Buku KEMAKOLEAN BAEBUNTA PERIODE BALAILO NURUNG - I LA GALIGO terdiri dari lima bab yang membahas tentang periodisasi sejarah dan filosofi Baebunta, Balailo Nurung dan terbentuknya Kemakolean Baebuntu, migrasi dan turungnya Balailo Nurung II (dua) di Sabbang Lowa(ng), Balailo Nurung IV (empat) dan Gelar Opu Sawerigading, serta Lasaiyyo(ng) dan Busa Empo(ng) muncul saat kekosongan kekuasaan di Kedatuan Luwu.

Buku ini merupakan salah satu koleksi Layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar, yang terdiri dari lima bab mengenai pandangan masyarakat, benda sejarah, bukti empiris dan data pendukung lainnya.

KEMAKOLEAN BAEBUNTA 

ERIODE BALAILO NURUNG - I LA GALIGO
Penulis: Andi Mattingaragau Tanrigau, Andi Molang Chaerul Kambau, Andi Sinrang Tenrigau
Editor: Riska Firdau, Andi Ni'mah Sulfiani
Penerbit: Andi Pandangai Press
Tempat Terbit: Makassar
Tahun Terbit: 2022 

MANUSIA, KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DI SULAWESI SELATAN

Pranata sosial bukanlah beban pembangunan yang harus dipikul oleh masyarakat, melainkan amat terkait secara langsung dengan proses sosial ekonomi dan ekologis masyarakat secara mendasar. Pranata sosial tidak lain dari adat kebiasaan yang sistematis dan sederhana yang ditetapkan oleh kelompok masyarakat, serta memiliki kekuatan hukum yang dikenakan terhadap individu-individu dalam kelompok masyarakat tersebut. Juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan peraturan, norma-norma, adat istiadat yang mendapat dukungan dari masyarakat dalam memper-tahankan nilai-nilai yang penting. Di samping mengatur hubungan-hubungan sosial antara para anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sedikitnya ada empat 'tata kelakuan' (mores) yang mengatur berbagai perilaku dalam mengejar nilai di dalam masyarakat. Keempat tata kelakuan (mores) tersebut, adalah: (1) kejujuran, (2) ketegasan, (3) kewajaran atau kepantasan, dan (4) kerja keras. Agar lebih efektif, selanjutnya perlu ditambahkan tata kelakuan lagi, yaitu: (5) siri', (6) keterbukaan, dan (7) keikhlasan. Dengan demikian, seluruhnya ada tujuh tata kelakuan yang harus beroperasi mengatur berbagai perilaku dalam upaya mengejar nilai yang dianut, dipertahankan dan dikembangkan suatu masyarakat, secara lokal maupun nasional.

Pengenalan dan pemahaman budaya lokal memberi kemudahan bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai nilai-nilai utama yang dianggap penting oleh masyarakat lokal dalam menata hubungan-hubungan mereka secara horizontal, maupun secara vertikal. Nilai-nilai tradisional tersebut seperti Gatteng, Lempu dan ada Toneng perlu dimaknai kembali sehingga nilai-nilai seperti itu, tidak hanya sebatas dipahami tetapi dapat dijiwai dan diamalkan secara nyata.

Buku MANUSIA, KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DI SULAWESI SELATAN dikemas dalam bentuk bunga rampai tentang masalah Manusia Kebudayaan dan Pembangunan di Sulawesi Selatan. Di antaranya berkenaan dengan: (1) kekuasaan dan kepemimpinan lokal, (2) sosial-ekonomi, (3) kependudukan dan keluarga berencana, serta (4) kesehatan dan pendidikan. 

Buku ini merupakan salah satu koleksi Layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar yang  memuat pengetahuan lokal, kearifan lokal dan nilai budaya menjadi sumber pembelajaran  masyarakat mengenai hakikat kehidupan berbangsa.

MANUSIA, KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DI SULAWESI SELATAN
Penyusun: M. Yasin Sani
Penerbit: Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Tempat Terbit: Makassar
Tahun Terbit: 2005

NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA SPIRITUAL MASYARAKAT TOANI TOLOTANG DI AMPARITA

Kepercayaan Tolotang adalah salah satu kepercayaan asli Sulawesi Selatan yang penganutnya berlokasi di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang. Sesungguhnya mereka adalah pendatang asal Wani Kabupaten Wajo, kedatangan mereka disebabkan karena di usir dari pihak penguasa setempat sehubungan penolakannya untuk memeluk Agama Islam. Selanjutnya penerimaan mereka untuk bertempat tinggal di daerah ini terlebih dahulu diadakan suatu perjanjian.

Ajaran kepercayaan Tolotang dalam pandangan Ketuhanan mereka mengakui adanya Tuhan yang disebut Dewata SeuwaE (Tuhan Yang Maha Esa) yang bergelar PatotoE. Kepercayaan mereka bahwa PatotoE mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan manusia, dialah yang menciptakan bumi beserta segala isinya. Oleh karenanya manusia berkewajiban untuk menyembahnya dengan jalan melakukan kewajiban molalaleng, melaksanakan paseng dan marellau (berdo'a). Selain kehidupan di dunia mereka pun percaya adanya Lino Paimeng, untuk menghadap langsung kepada Tuhan (Dewata SeuwaE). Atas dasar ini mereka mempunyai prinsip bahwa manusia akan dibalas oleh Dewata SeuwaE (PatotoE) sesuai dengan karyanya semasa hidup di dunia.

Keyakinan Toani Tolotang mempunyai dasar kepercayaan 5 (lima) Iman dan 4 (empat) rukun, yaitu :

a. Iman atau yakin (Teppe; Bugis)

1. Percaya adanya Dewata SeuwaE (Tuhan Yang Maha Esa)
2. Percaya adanya hari kemudian (Lino Paimeng) 
3. Percaya adanya hari akhirat
4. Percaya adanya yang menerima wahyu dari Dewata SeuwaE 
5. Percaya adanya kitab-kitab suci. 

b. Rukun Iman, yakni :

1. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Dewata SeuwaE 
2. Melakukan kewajiban Toani
3. Memberikan sosial (gotong royong) sebagaimana diungkap kan "Rebba si patokkong mali si parappe". 
4. Berdo'a (marellau).

Penganut kepercayaan Tolotang dalam perilaku bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah melaksanakan mola laleng dengan tulus hati, tabah dan sabar. Karena dengan melaksanakan tersebut merupakan manifestasi atas keyakinannya yang akan mendapatkan kehidupan bahagia di hari kemudian, 

Dalam kehidupan masyarakat, pada hakikatnya hubungan sosial berpegang teguh pada prinsip "Malilu sipakainge mali siparappe", artinya secara umum saling tolong menolong, bantu-membantu, ingat memperingati dalam hal kebaikan.

Penulisan NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA SPIRITUAL MASYARAKAT TOANI TOLOTANG DI AMPARITA  terdiri atas enam bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab. I. "Pendahuluan" mengetengahkan tentang masalah, tujuan, ruang lingkup dan pertanggung jawaban ilmiah.

Bab II, "Selayang Pandang Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang", menyajikan sejarah singkat, keadaan alam, keadaan penduduk, mata pencaharian, kehidupan sosial Budaya, pendidikan dan keagamaan/Kepercayaan.

Bab III, "Konsepsi tentang Tuhan, Manusia dan Alam" membahas hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi tentang Tuhan, konsepsi tentang manusia dan konsepsi tentang alam.

Bab IV, "Ajaran Budi Luhur dan Tata Cara Ritual", menyajikan ajaran Budi Luhur dan tata cara Ritual.

Bab V,  "Pengamalan dalam kehidupan Sosial Kemasyarakatan", membahas tentang pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dan pengamalan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Bab VI  "Penutup", berisi tentang kesimpulan dan saran-saran".

Laporan tersebut memberikan informasi tentang tingkah laku spiritual dari suku-suku bangsa, khususnya di Sulawesi Selatan, dan menjadi salah satu koleksi Layanan Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar.

NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA SPIRITUAL 
MASYARAKAT TOANI TOLOTANG DI AMPARITA 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Penyusun: Muhammad Arfah, Faisal
Penerbit: Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan
Tempat Terbit: Ujung Pandang
Tahun Terbit: 1991

SEJARAH KABUPATEN MAROS

Kata atau bahasa Bugis Maros berasal dari kata Marusung yang mempunyai arti atau maksud adalah keadaan yang sederhana baik secara perorangan, suatu golongan maupun suatu kelompok masyarakat. Sedangkan kalau merupakan penjelmaan dari kata atau bahasa Makassar, maka asalnya dari Rusung dengan arti dan maksud yang tidak berbeda dengan kata atau bahasa Bugis Marusung sebagaimana yang disebutkah di atas. 

Tetapi apabila ia berasal dari kedua kata tersebut setelah ia berubah menjadi kata berulang; Ma'rusung-rusung (Bugis ) dan A'rusung-rusung (Makassar) maka berubahlah arti dan maksudnya menjadi, seseorang tentang akan keahliannya atau kelebihannya dalam membawakan diri, baik menyangkut akan kepentingan diri pribadinya sendiri mau pun bagi kepentingan suatu golongan atau kepentingan bagi masyarakat banyak, dengan kata lain seseorang itu mempunyai kewibawaan, kecerdasan, kelincahan dan sebagainya yang dimanfaatkan baik bagi dirinya sendiri, maupun suatu golongan atau masyarakat banyak guna untuk memperjuangkan sesuatu golongan atau masyarakat banyak guna untuk memperjuangkan sesuatu tanpa mengenal pengorbanan serta pantang mundur atau penyerahan maksud atau idea-ideanya itu tercapai (M. Idrus, 1978; I ). 

Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa asal kata penamaan Maros itu bermakna sesuai tata cara kehidupan masyarakatnya yakni hidup dalam kesederhanaannya dan apa adanya, saling bantu membantu untuk kepentingan bersama dan di dalam menghadapi tantangan ia rela berkorban serta mundur atau menyerah kalah sebelum perjuangan mereka itu terwujud sesuai apa yang diidam-idamkan.

Penulisan SEJARAH KABUPATEN MAROS dilakukan secara deskriptif analitis, terutama akan diungkapkan berkaitan dengan:

1. Asal mula sejarah penamaan arti dengan makna wilayah daerah Maros
2. Zaman pra sejarah atau zaman belum mengenal bentuk kerajaan
3. Zaman terbentuknya kerajaan dan masuknya agama Islam
4. Zaman masuknya bangsa asing atau penjajahan
5. Zaman perjuangan kemerdekaan

Laporan tersebut memuat sumber atau cerita-cerita rakyat khususnya mengenai tata cara masyarakat daerah Maros dimasa lampau dari segi sosial maupun ekonomi, dan menjadi salah satu koleksi Layanan Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar.

SEJARAH KABUPATEN MAROS
Penyusun: Darwis Rasyid
Penerbit: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 
Tempat Terbit: Ujung Pandang'
Tahun Terbit: 1990

SEJARAH PENAMAAN KELURAHAN PONRANGAE

Asal mula penamaan Kampung PonrangaE ini adalah karena adanya sebuah pohon kayu tumbuh dengan sendirinya yang sangat besar dan beratus-ratus tangkainya (mapparanga-ranga).

Pohon kayu tersebut sudah besar sedangkan orang masih belum ada satu pun yang tinggal di sekitar pohon kayu itu di sebabkan karena daerah itu adalah tempat penyeberangan gerombolan dari Utara ke Selatan atau dari Selatan ke Utara pada masa kekacauan dan sering dilakukan pengadangan terhadap mobil yang lewat melalui jalur itu pada masa kekacauan, sehingga pada masa itu mobil yang akan lewat melalui jalur itu harus ada pengawal apakah dari Polisi ataukah Tentara terutama mobil pedagang. 

Tetapi karena adanya usaha (tindakan) pemerintah untuk menghabisi yang sering melakukan pengacauan (gerombolan) maka dapatlah daerah tersebut merasa tenteram utamanya masyarakat Sidenreng Rappang khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Sedangkan pada masa sebelumnya masyarakat takut-takut lebih kalau keluar, utamanya pada waktu malam lebih pergi ke kampung (tempat) lain.

Barulah ada orang yang datang ingin tinggal di sekitar pohon ( tempat ) itu setelah dalam keadaan aman dan tenteram.

Kedatangan orang satu demi satu yang ingin tinggal di tempat itu bermacam-macam asalnya, ada yang dari Pangkajene, Kampung Kadidi dan ada pula yang datangnya Belawa (Wajo) akhirnya menjadi banyak maka nampaklah merupakan satu perkampungan dengan maksud mencari lapangan kerja untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari karena banyak tanah yang perlu digarap demi mendapatkan hasil di tempat tersebut untuk kehidupannya. 

Dari tahun ke tahun penduduk perkampungan tersebut bertambah terus sampai sekarang sehingga Kepala Wanua Lancirang membentuk satu Dusun sekaligus memberikannya nama  Dusun PonrangaE, dan menunjuk La Baba sebagai kepala dusunnya. 

Dan setelah Wanua Lacinrang berubah menjadi Desa, maka Dusun PonrangaE berubah pula menjadi lingkungan dari Kelurahan Lancirang, dan Kepala Lingkungannya masih tetap La Baba.

Tanggal 1 September 1992 Lingkungan PonrangaE berubah menjadi persiapan Kelurahan PonrangaE pecahan dari Kelurahan Lancirang dan kepala kelurahannya adalah Ajis Mallo sampai tahun 1994.

Persiapan Kelurahan PonrangaE ini terdiri atas dua lingkungan yaitu :

• Lingkungan I PonrangaE, Kepala Lingkungannya Idri Sanaba
• Lingkungan II Tanah Cellahe, Kepala Lingkungannya ialah La Baba

Dan tahun 1994 ini pula Kepala Kelurahan PonrangaE (Ajis Mallo) di gantikan oleh Rais Landikkang.

Tanggal 27 Februari 1995 persiapan Kelurahan PonrangaE berubah menjadi definitif dan kepala kelurahannya masih tetap Rais Landikkang.

Data tersebut diperoleh dari hasil Laporan mengenai SEJARAH PENAMAAN KELURAHAN PONRANGAE yang membahas mengenai asal usul, peristiwa-peristiwa, letak dan luas, penduduk, agama, penghasilan, lembaga, sila-sila serta disertakan peta kelurahan.

Laporan tersebut merupakan salah satu koleksi Layanan Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar.

SEJARAH PENAMAAN KELURAHAN PONRANGAE

Penulis: Ambo Tang

Penerbit: Penilik Kebudayaan Kandep Dikbudcam Dua PituE

Tempat Terbit: Tanrutedong

Tahun Terbit: 1998

BENTENG UJUNG PANDANG (FORT ROTTERDAM)

Arsitek dari Benteng Ujung Pandang dimulai dari Raja Gowa IX Daeng Matanre Tumaparisi Kallonna, dan diselesaikan oleh Raja Gowa X Karaeng Tunipalangga, kemudian diselesaikan oleh Raja Gowa X, Tunipallangga Ulaweng pada tahun 1545. Namun untuk lebih sempurnanya dalam menghadapi perang yang makin lebih modern yaitu dengan pemasangan batu oleh Raja Gowa XIV Sultan Alauddin yang sudah melihat bahaya yang mengancam Kerajaan Gowa yang datang dari Barat.

Fungsi Benteng Ujung Pandang dalam Kerajaan Gowa tidak sama dengan fungsi Fort Rotterdam dalam masa Kompeni Belanda. Benteng Ujung Pandang dalam kerajaan Gowa berfungsi sebagai benteng pengawal ibu kota Kerajaan Gowa yang bertempat dalam Benteng Somba Opu,

Penempatan lokasi Benteng Ujung Pandang oleh Raja Gowa IX Tumaparisi Kallonna didasari dengan pandangan yang cukup jauh ke depan, hal ini ternyata dipilihnya Benteng Ujung Pandang oleh Cornelis Speelman sebagai pusat pertahanan, pemerintahan dan perekonomian sesudah perjanjian Bungaya 18 November 1667 dan tidak memilih benteng-benteng lain dari Kerajaan Gowa yang sangat banyak pada masa itu.

Bangunan-bangunan dalam Benteng Ujung Pandang merupakan data dan dokumen otentik tentang telah pernah terjadinya hubungan antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan di Eropa dengan adanya peninggalan bangunan yang arsitektur Eropa dengan gaya Gotik yang pernah berkembang di Eropa pada abad XVII. Tentu saja bila hal ini dikembangkan dapat menjadikan Benteng Ujung Pandang sebagai alat untuk memupuk saling pengertian di kalangan bangsa-bangsa dengan melalui nilai-nilai sosial, budaya yang terdapat dalam situs Benteng Ujung Pandang.

Benteng Ujung Pandang sejak berdirinya pada abad XVI telah banyak merekam peristiwa-peristiwa historis yang bernilai tinggi, orang tua-tua yang masih sekali-kali menyebut nama KOTA TOWAYA untuk Benteng Ujung Pandang. Kota Towaya adalah bahasa Makassar yang dapat diartikan sebagai kota tua atau kota lama.

Benteng Ujung Pandang terletak di tepi pantai tidak jauh dari pelabuhan Makassar. Tempat tersebut sangat strategis untuk pertahanan dan sangat baik untuk pelabuhan karena terlindung oleh gugusan pulau-pulau di lepas pantai seperti Lae-Lae, Samalona, Kayangan dan lain-lain.

Secara administratif Benteng Ujung Pandang terletak dalam daerah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan. Benteng yang menghadap ke laut Selat Makassar berada persis di pinggir timur jalan Ujung Pandang menghadap ke Barat.

Orang Makassar menyebut Benteng Ujung Pandang dengan Benteng Panynyua karena bentuknya menyerupai seekor penyu. Penyu itu sedang merayap menuju ke laut (Selat Makassar). Jadi seolah-olah kepala penyu berada di bagian barat dan ekornya ke sebelah Timur. 

Benteng Ujung Pandang merupakan salah satu benteng pengawal dari Benteng Somba Ope yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Gowa. Benteng Ujung Pandang letaknya di sebelah Utara Benteng Somba Opu.

Pada masa jayanya kerajaan Gowa di pengujung abad XVII Kerajaan Gowa mempunyai 14 buah benteng yang berfungsi sebagai benteng pengawal dari benteng Somba Opu yang tersebar mulai dari daerah. Takalar di selatan dan Tallo di Utara.

Hancurnya benteng-benteng pengawal di Sulawesi Selatan disebabkan karena sesudah Gowa kalah perang dari Belanda dan menanda tangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667, benteng-benteng tersebut dihancurkan kecuali Benteng Somba Opu dan Benteng Ujung Pandang. Benteng Somba Opu di pergunakan oleh Raja Gowa sebagai pusat pemerintahannya. Benteng Somba Opu pun kemudian dihancurkan juga karena setahun kemudian Raja Gowa Sultan Hasanuddin mengangkat senjata melawan Belanda (Tahun 1668). 

Tulisan "FORT ROTTERDAM" yang terpatri pada batu dinding Benteng Ujung Pandang masih dapat dilihat jelas terpampang pada bagian atas pintu gerbang sebelah barat Benteng Ujung Pandang. Penamaan ini diberikan oleh Belanda setelah Benteng Ujung Pandang diambil alih penguasaannya oleh kompeni Belanda sebagai realisasi perjanjian Bongaya 18 November 1667 pasal 11. Perubahan nama tersebut dari Benteng Ujung Pandang menjadi Fort Rotterdam adalah sebagai tanda kenangan Cornelis Speelman terhadap kota kelahirannya di negeri Belanda yaitu kota Rotterdam.

Buku BENTENG UJUNG PANDANG (FORT ROTTERDAM) membahas berdirinya yang hampir 4 abad yang telah lalu yang mengalami pasang surutnya Kerajaan Gowa dan kekuasaan Belanda antara pertengahan abad XVI sampai Jepang berkuasa di Indonesia kemudian sampai ke keadaan sekarang ini.

Buku ini merupakan salah satu koleksi Layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sualwesi Selatan sebagai media visual tentang sejarah perjuangan bangsa yang dapat mencerminkan cipta, rasa dan karya leluhur bangsa yang unsur kepribadiannya dapat diteladani oleh generasi sekarang dan yang akan datang dalam rangka mewariskan jiwa kejuangan dan kepahlawanan dan sekaligus dapat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BENTENG UJUNG PANDANG (FORT ROTTERDAM)
Penyusun: Masdoeki, Abdul Muttalib, Bahru Kaluppa
Penerbit: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan
Tahun Terbit: 1986

SEJARAH GOWA

Nama kerajaan Gowa, sampai sekarang belum diketahui dengan pasti dari mana asalnya nama ini. Oleh Sri Raja Gowa Andi Ijo Karaeng Lalolang menerangkan, bahwa nama "Gowa" berasal dari perkataan "gua" (Bahasa asing yang telah meresap masuk dalam bahasa Indonesia), yaitu sebuah liang yang terdapat sekitar tempat dimana "Tumanurunga ri Gowa" raja yang pertama di Gowa mula-mula diketemukan.

Oleh saudara Ahmad Makarausu Amansyah Daeng Ngilau seorang tokoh sejarah di Sulawesi Selatan, mengemukakan pendapatnya, bahwa nama "Gowa" itu mungkin sekali berasal dari perkataan "gowari" (Bahasa Bugis/Makusur) yang berarti kamer atau bilik.

Oleh saudara Ahmad Makarausu Amansyah Daeng Ngilau seorang tokoh sejarah di Sulawesi Selatan, mengemukakan pendapatnya, bahwa nama "Gowa" itu mungkin sekali berasal dari perkataan "gowari" (Bahasa Bugis/Makassar) yang berarti kamar atau bilik.

Buku SEJARAH GOWA membahas tentang waktu permulaan berdirinya Gowa purba diperintah oleh seorang raja puteri yang dinamai "Tumanurunga" (= yang turun dari kayangan). Empat raja berturut-turut pernah mengendalikan pemerintahan Gowa purba, yaitu:

1. Batara Guru
2. Yang dibunuh di Talah. tidak diketahui dan dia adalah saudara dari Batara Guru. 
3. Ratu Sapu atau Marancai dan
4. Karaeng Katangka. Nama aslinya tidak diketahui. 

Selain itu juga membahas mengenai sejarah dan kebudayaan Gowa khususnya dan kerajaan-kerajaan lainnya dahulu di Sulawesi Selatan umumnya, seperti 

• Bagaimana Tallo menjadi sebuah kerajaan berotonomi di dalam Kerajaan Gowa
• Permulaan masuknya bangsa-bangsa asing di Sulawesi Selatan
• Masa pemerintahan Raja Gowa yang ke XV "Sultan Malikussaid"
• Masa pemerintahan dari Sultan Hasanuddin
• Perkembangan Kerajaan Gowa kemudian dari Sultan Hasanuddin
• Batara Gowa ke 11 Amas Madina
• Perang Batara Gowa I-Sangkilang
• Usaha-usaha dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi untuk melepaskan diri dari kekuasaan Belanda
• Masa pemerintahan -Kumla Sultan Abdulkadir Muhammad
• Masa pemerintahan Sultan Muhammad Idris I-Mallinkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka
• Masa pemerintahan Sultan Husai I-Makkulau Karaeng Lembang Parang (1895-1906)
• Akhir Kerajaan Gowa setelah perang berakhir tahun 1905-1906
• Susunan pemerintahan di Gowa dahulu kala mulai dari Jaman Raja Gowa yang pertama "Tumanurunga"
• Kasta-kasta di Gowa
• Watak orang Gowa

Buku ini merupakan salah satu koleksi Layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar.

SEJARAH GOWA

Penyusun: Abd. Razak Daeng Patunru

Penerbit: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan

Tempat Terbit: Makassar (Ujung Pandang)

SEJARAH SOPPENG

Pada masa lampau, seperti yang tersebut dalam catatan kuno orang Bugis yang disebut lontara, tercatat Soppeng sebagai suatu daerah kerajaan, mempunyai wilayah kekuasaan serta pengaruh yang cukup luas di antara kerajaan-kerajaan lokal lainnya di daratan jazirah Sulawesi Selatan. Catatan kuno dalam naskah lontara menunjukkan adanya suatu masa yang tidak mengenal tata aturan dan hukum, pemerintahan dan politik. Suatu kehidupan bagaikan ikan yang mengandalkan otot masing-masing, bagi yang besar dan kuat akan menelan ikan-ikan kecil yang lemah (lontara: sianre bale tauwe).

Sejarah kehidupan Soppeng juga membahas, datangnya suatu masa yang dikenal dengan zaman To Manurung, umumnya dipandang sebagai fase dari peletakan dasar-dasar hidup berpemerintahan, bahkan kehidupan sosial kultural. Dasar-dasar kehidupan tersebut kemudian menjadi tradisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya sampai generasi sekarang. 

To Manurung (orang yang turun dari langit) yang bernama La Temmalala sebagai datu (raja)  I di daerah Soppeng sampai kepada pemerintahan Haji Andi Wana sebagai Datu Soppeng ke 36 atau terakhir pada tahun 1957), semuanya mempunyai ikatan kekerabatan satu sama lain. Kepemimpinan To Manurung dengan sendirinya akan mengikis habis pertengkaran antara setiap orang atau kelompok yang telah terjadi sebelumnya.

Buku SEJARAH SOPPENG: Zaman Prasejarah sampai Zaman Kemerdekaan membahas peritiwa-peristiwa kehidupan masyarakat Soppeng yang meliputi:

• Masa sebelum pra sejarah dengan masyarakat yang tidak mengenal tata kehidupan. Mereka hidup seperti hewan yang kuat itulah yang berkuasa, yang besar memakan yang kecil dan tak berdaya.
• Masa datangnya To Manurung yang menjadi kesepakatan bersama keenam puluh Matowa (Pammatowangeng) untuk diangkat sebagai raja pertama dalam Kerajaan Soppeng.
• Masa datangnya To Manurung yang menjadi kesepakatan bersama keenam puluh Matowa (Pammatowangeng) untuk diangkat sebagai raja pertama dalam Kerajaan Soppeng. 
• Mula datangnya agama Islam dalam Kerajaan Soppeng tahun 1609 oleh Datu Beowe sebagai Raja Soppeng ke 14. 
• Masa perlawanan terhadap Kerajaan Gowa bersama raja-raja jajahannya. 
• Masa pengangkatan La Tenritatta sebagai Raja Bone ke 15 setelah Soppeng dan Bone serta kerajaan-kerajaan lainnya bebas dari cengkeraman kekuasaan Kerajaan Gowa. 
• Masa perlawanan terhadap Kompeni Belanda. 
• Masa kemerdekaan.

Buku ini merupakan salah satu koleksi Layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar.

SEJARAH SOPPENG
Zaman Prasejarah sampai Zaman Kemerdekaan
Penulis: Nonci
Penerbit: CV. Aksara
Tempat Terbit: Makassar
Tahun Terbit: 2003

KOMUNITAS ADAT KARAMPUANG

Komunitas Karampuang di Sinjai Sulawesi Selatan dilahirkan dan sangat dipengaruhi mitologi To Manurung, yang meyakini akan kebenaran To Manurung mengenai kesucian, kecerdasan,  kekuatan dan wibawanya sehingga harus disakralkan. Mitologi To Manurung dalam kaitannya dengan komunitas Karampuang, yakni pesan-pesan yang sarat akan makna filosofis. 

Dalam lontara Karampuang dijelaskan bahwa asal mula daratan Sinjai berawal dari Karampuang yang dahulu merupakan laut. Kala itu hanya beberapa daerah yang muncul ke permukaan termasuk Karampuang dan yang dinamakan cimbola, yakni daratan yang muncul ibarat tempurung. Di puncak inilah muncul To Manurung, sehingga akhirnya digelar Manurung Karampulue (seseorang yang karena kehadirannya menjadi bulu kuduk warga merinding). Kata karampulue inilah yang kemudian berubah menjadi Karampuang dan dalam perkembangan selanjutnya setelah lokasi ini dijadikan sebagai tempat pertemuan antara Raja Gowa (bergelar karaeng)  dan Raja Bone (bergelar puang) akhirnya dikatakan sebagai perpaduan antara kata karaeng dengan puang (Muhannis, 2002: 3).

Buku KOMUNITAS ADAT KARAMPUANG membahas tentang segala aktivitas warga Karampuang yang diwarnai oleh unsur religio-magis, seperti arajang sebagai simbol kebesaran. Selain itu, komunitas Karampuang juga mengenal upacara adat yakni mappugau hanua yang dilaksanakan setiap tahun.

Komunitas Karampuang di Sinjai Sulawesi Selatan, hingga kini tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal (tradisi) sehingga menunjukkan kekhasan tersendiri dari komunitas lainnya. Karakteristik tersebut tercermin melalui kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang tetap menjadi otoritas tradisional sebagai sumber bagi ukuran baku dari segenap aktivitas keseharian. Dalam tradisi Karampuang aktivitas dan kepemimpinan masyarakat berada di tangan 4 tokoh adat yakni arung, gella, sanro dan guru. 

Keempat elemen ini digambarkan sebagai api tettong arung (api berdiri arung), tana tudang (tanah duduk adat), anging rekko sanro (anging membengkokkan sanro) serta wae suju guru (air membersihkan guru). Kolaborasi keempat tokoh ini diberi predikat sebagai alliri tetteppona hanuae (Muhannis, 2002:3).

Buku ini merupakan salah satu koleksi Layanan Desposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi jalan Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salapang-Makassar.

KOMUNITAS ADAT KARAMPUANG
Penulis: Darman Manda
Penerbit: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
Tempat Terbit: Makassar
Tahun Terbit: 2008
ISBN: 978-979-26-4883-6