NILAI DEMOKRASI DALAM BUDAYA BUGIS-MAKASSAR

Kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang ideal, adalah didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan moralitas-religius. Pemimpin atau raja bukanlah penguasa yang berkuasa atas rakyatnya. Kekuasaan dalam budaya Bugis-Makassar memiliki makna pengayoman kepada rakyat. Penguasa atau raja adalah sebagai pengayom untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 

Dalam budaya Bugis-Makassar telah diadatkan, bahwa seseorang yang patut dijadikan pemimpin adalah orang yang di dalam dirinya terpelihara kata-kata yang dapat dipegang atau dipercaya; seseorang yang memiliki sifat yang mampu menyesuaikan antara kata dan perbuatan. Berikut nilai-nilai dasar yang melengkapi dan memberi nilai-nilai nafas-kultural Bugis-Makassar pada dasar dan ideologi negara:

• ada tongeng (kata benar)
• lempu' (kejujuran)
• getteng (tegas/teguh pada prinsip yang benar)
• sipakatau (saling menghormati antara sesama manusia) dan 
• mappesona ri pawinru' seuwaE (berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa)

Hak untuk menyampaikan pendapat dan atau melancarkan kritik (tentu dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan/asitinajang). Protes dan kritik rakyat tidak dapat diabaikan. Raja dan penegak hukum (pakkatenni ade' atau pabbicara) harus memberikan tanggapan positif. Kelalaian dalam menanggapi ketidak-puasan rakyat dianggap dapat menjadi penyebab terjadinya ketidak-seimbangan kosmos, terjadi malapetaka musim kemarau berkepanjangan dan dapat mengundang terjadinya kerusuhan berupa tindak-amuk rakyat kepada raja dan pejabat-pejabat kerajaa, sesuai ajaran para cerdik pandai (to acca) seperti Kajaolaliddong, To Ciung MaccaE ri Luwu, Petta MatinroE dan Nene' Mallomo.

NILAI DEMOKRASI DALAM BUDAYA BUGIS-MAKASSAR
Penyusun: Abdul Rahim, Anwar Ibrahim
Editor: Muhammad Masrury, Muhammad Ruslan
Penerbit: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Terbit: 2004