Pembangunan daerah, sejatinya adalah pembangunan wilayah, yang diletakkan sebagai wawasan untuk selanjutnya dijadikan sebagai indikator akhir dalam mengukur kinerja kumulatif pembangunan, yaitu apakah sesuatu wilayah itu berkembang atau tidak. Kemajuan dan perkembangan suatu wilayah, mungkin saja terjadi dalam ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan sektoral tidak menjamin wilayah berkembang, karena mungkin saja menciptakan kantong-kantong pertumbuhan dengan akibat ikutan lainnya seperti kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Pembangunan sektoral akan cepat mencapai titik jenuh, bila wilayah tidak berkembang. Meskipun tetap harus diakui bahwa perkembangan wilayah tetap membutuhkan dukungan pembangunan sektoral.
Kinerja pembangunan Sulawesi Selatan satu decade terakhir bisa menjadi contoh yang baik untuk mencermati bagaimana wawasan pengembangan wilayah dipraktikkan. Tema pembangunan yang dipilih selalu terkait dengan jargon pengembangan wilayah, namun esensi dan substansinya lebih berat bersifat sektoral. Untuk itu, penting mencermati politik pembangunan dan politik pemerintahan di Sulawesi Selatan. Kinerja pembangunan sejatinya erat dengan fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan yang dijalankan.
Buku "Sulsel dalam Lintas Perspektif" merupakan blue print pemikiran seorang akademisi yang juga praktisi perencanaan dan pembangunan yang selama bertahun-tahun mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang diperolehnya di kampus ke dalam dunia praktik, pemerintahan, khususnya perencanaan. Buku ini memuat 9 tulisan terkait dimensi wilayah, 17 dimensi pembangunan dan 23 dimensi tulisan.
Dimensi pemerintahan menjadi titik kunci dan penentu bagi keberhasilan suatu pembangunan pada dimensi kewilayahan. Di sinilah letak sumber daya manusia yang akan memikirkan konsep pembangunan yang akan diimplementasikan.
Dimensi kewilayahan dapat dikatakan merepresentasikan bagaimana sektor sumber daya alam dikelola untuk kepentingan pembangunan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan.
Dimensi pemerintahan menempatkan sumber daya manusia pejabat dan aparat menjadi "tokoh sentral" dalam mengelola dan memanajemennya.
Untuk lebih melengkapi perlu pengenalan dan pemahaman budaya lokal untuk memberi kemudahan bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai nilai-nilai utama yang dianggap penting oleh masyarakat lokal dalam menata hubungan-hubungan mereka secara horizontal, maupun secara vertikal. Nilai-nilai tradisional tersebut seperti Gatteng, Lempu dan Ada Toneng perlu dimaknai kembali sehingga nilai-nilai seperti itu, tidak hanya sebatas dipahami tetapi dapat dijiwai dan diamalkan secara nyata.
Dalam Lintasan Perpektif
Penulis: A. M. Sallatu
Pemeriksa Aksaran: Diandra Kreatif/Mirra Buana Media
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2020
ISBN: 978-623-92505-4-6

No comments:
Post a Comment